Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
eraseerrata.com, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mengatakan dirinya bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendapat tugas untuk menyelesaikan permasalahan tanah di calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Antoni pun mengungkapkan sejumlah permasalahan yang ada di IKN.
Meskipun diakui permasalahan lahan di IKN merupakan kewenangan penuh Menteri Hadi.
Hal itu diungkapkan Antoni saat sesi wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Jakarta, Jumat (15/7/2022).
“Terus terang untuk IKN porsinya lebih banyak di pak Hadi. Sebenarnya di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sebenarnya ada kawasan besar ya 255 ribu hektar, nah KIPP yang menjadi pusat pemerintah ini, kawasan induk pemerintahan pusat itu sekitar 6.000 hektar,” kata Antoni.
Baca juga: Jokowi Beri Arahan untuk Polri, Mulai dari Pengawalan Pembangunan IKN, hingga Antisipasi Pemilu 2024
“Nah dari 6.000 hektar itu diidentifikasi oleh teman-teman di ATR/BPN itu ada yang bermasalah sekitar 800 hektar,” kata Raja Juli Antoni.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyebut dari 800 hektar terdapat sejumlah permasalahan.
Mulai dari hak guna usaha (HGU) yang masih aktif hingga adanya hak kepemilikan tanah secara pribadi.
“Juga ada di sana tapi ada ‘pembonceng’ yang ketika mendapat informasi akan ada IKN, mereka mulai masuk sebagai spekulan, meskipun diantisipasi oleh teman-teman ATR/BPN bahwa kita freze nih, jadi tidak ada pengajuan sertifikat baru di kawasan tersebut,” ucap Antoni.