Jakarta –
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan dipaksa untuk mempertimbangkan kembali rencana perdamaian yang disepakati dengan Myanmar jika penguasa militer negara itu melakukan lebih banyak eksekusi terhadap para tahanan. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada awal pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Rabu (03/08).
Kecam pembantaian empat aktivis demokrasi oleh junta militer
ASEAN mendesak Myanmar untuk mematuhi ‘konsensus’ perdamaian lima poin yang disepakati tahun lalu dan telah mengutuk eksekusi terhadap empat aktivis demokrasi oleh junta militer.
“Jika lebih banyak tahanan dieksekusi, kami akan dipaksa untuk memikirkan kembali … peran kami vis a vis konsensus lima poin ASEAN,” papar Hun Sen. Ia juga mengatakan bahwa persatuan ASEAN telah ditantang oleh implikasi politik dan keamanan dari krisis di Myanmar, yang telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan kemanusiaan.
Perdana Menteri Kamboja itu menyebut bahwa sementara konsensus yang berisi lima poin “tidak sesuai dengan keinginan semua orang,” ada beberapa kemajuan termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, dia melanjutkan dengan mengatakan situasi saat ini telah “berubah secara dramatis” dan dapat dilihat lebih buruk daripada sebelum perjanjian damai karena eksekusi junta terhadap para aktivis.
Kamboja bersama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya “sangat kecewa dan terganggu dengan eksekusi para aktivis oposisi itu, meskipun ada seruan dari saya dan lainnya agar hukuman mati dipertimbangkan kembali,” kata Hun Sen.
Militer Myanmar pekan lalu membela eksekusi para aktivis sebagai “keadilan bagi rakyat” dan menepis banjir kecaman internasional termasuk oleh tetangga terdekatnya. Militer mengatakan telah mengeksekusi para aktivis karena membantu “aksi teror” oleh gerakan perlawanan sipil, eksekusi pertama Myanmar dalam beberapa dasawarsa.
Tidak ada wakil Myanmar dalam pertemuan ASEAN
Myanmar tidak akan diwakili pada pertemuan minggu ini, juru bicara Ketua ASEAN mengatakan pada Senin (01/08), setelah penguasa militernya menolak proposal untuk mengirim perwakilan non-junta sebagai gantinya.
ASEAN sejak akhir tahun lalu melarang junta Myanmar untuk bergabung dalam pertemuannya karena kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan rencana perdamaian. Beberapa anggota ASEAN lainnya, yang memiliki tradisi tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, semakin lantang mengkritik otoritas militer di Myanmar.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menggambarkan eksekusi tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan tampaknya membuat “ejekan” terhadap rencana perdamaian ASEAN.
Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin (01/08) menyalahkan ketidakstabilan terkait dengan pandemi dan kekerasan internal karena menghambat upaya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian. Junta militer Myanmar juga memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak saat itu, dengan konflik menyebar setelah tentara menghancurkan sebagian besar protes damai di kota-kota besar dan kecil.
rs/ha (Reuters)
(ita/ita)